iklan

Selamat Datang !!!

Selamat Datang Di Blogku Nemmow.Blogspot.com atau juga bisa www.Musikal.tk

I'm Bad Boy...





My Facebook
My Twitter

q





Loading...
Loading...

Tujuan Dan Agenda Reformasi

Sejak 13 Mei 1998 rakyat
meminta agar Presiden Soeharto
mengundurkan diri. Tanggal 4
Mei 1998 terjadi kerusu¬han di
Jakarta dan di Surakarta. Tanggal
15 Mei 1998 Presiden Soeharto
pulang dari mengikuti KTT G-15
di Kairo, Mesir. Tanggal 18 Mei
para mahasiswa men¬duduki
gedung MPR/DPR dan pada saat
itu ketua DPR/mengikuti KTT
G-15 di Kairo, Mesir. Tanggal 18
Mei para mahasiswa
men¬duduki gedung MPR/DPR
dan pada saat itu ketua DPR/MPR
mengeluarkan pernyataan agar
Presiden Soeharto
mengundurkan diri. Hal ini jelas
berpengaruh terhadap nilai tukar
rupiah yang merosot sampai
Rp15.000 per dollar. Dari realita
di atas, akhirnya tanggal 21 Mei
1998 Presiden Soeharto
menyerahkan kekuasaan kepada
B.J. Habibie, yang membuka
peluang suksesi kepemimpinan
nasional kepada B.J. Habibie.
Tujuan reformasi adalah
terciptanya kehidupan dalam
bidang politik, ekonomi, hukum,
dan sosial yang lebih baik dari
masa sebelumnya.
A. Tujuan Reformasi
1) Reformasi politik bertujuan
tercapainya demokratisasi.
2) Reformasi ekonomi bertujuan
meningkatkan tercapainya
masyarakat.
3) Reformasi hukum bertujuan
tercapainya keadilan bagi
seluruh rakyat Indonesia.
4) Reformasi sosial bertujuan
terwujudkan integrasi bangsa
Indonesia.
B. Faktor Pendorong Terjadinya
Reformasi
1) Faktor politik meliputi hal-hal
berikut.
a) Adanya KKN (Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme) dalam
kehidupan pemerintahan.
b) Adanya rasa tidak percaya
kepada pemerintah Orba yang
penuh dengan nepotisme dan
kronisme serta merajalelanya
korupsi.
c) Kekuasaan Orba di bawah
Soeharto otoriter tertutup.
d) Adanya keinginan
demokratisasi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
e) Mahasiswa menginginkan
perubahan.
2) Faktor ekonomi, meliputi hal-
hal berikut.
a)Adanya krisis mata uang
rupiah.
b)Naiknya harga barang-barang
kebutuhan masyarakat.
c)Sulitnya mendapatkan barang-
barang kebutuhan pokok.
3) Faktor sosial masyarakat :
adanya kerusuhan tanggal 13
dan 14 Mei 1998 yang
melumpuhkan perekonomian
rakyat.
4) Faktor hukum : belum adanya
keadilan dalam perlakuan hukum
yang sama di antara warga
negara.
C. Suksesi (Pergantian
Pimpinan)
1) Sukarno–Soeharto, ada
beberapa hal, yaitu sebagai
berikut.
a) Problem pokok adanya
komunis/ PKI (nomor 4 sedunia).
b) Peristiwa Lubang Buaya.
c) Adanya dualisme: ada pro dan
anti pembubaran PKI.
d) Sidang istimewa MPRS 1967
didahului turunnya Supersemar.
2) Soeharto–Habibie, ada
beberapa hal, antara lain sebagai
berikut.
a) Problem pokok adanya krisis
ekonomi meluas ke bidang
politik.
b) Adanya gerakan reformasi
yang menghendaki perubahan
radikal karena KKN dalam tubuh
pemerintahan. Nepotisme berarti
mengajak keluarga dalam
kekuasaan. Kronisme adalah
mengajak teman-teman dalam
kekuasaan.
c) Presiden Soeharto ditolak oleh
rakyat ditandai dengan
didudukinya gedung DPR/MPR
oleh mahasiswa, sehingga
Soeharto menyerahkan jabatan
kepada Habibie.
3) Pengalaman suksesi di
Indonesia
a) Pergantian pimpinan disertai
kekerasan dan keributan dan
setelah turun dari jabatan,
dihujat.
b) Menginginkan pergantian
pimpinan yang wajar, namun
tidak ditemukan sebab tidak
adanya pembatasan masa
jabatan.
c) Tidak adanya Chek and Balance
yaitu tidak ada keseimbangan
dalam negara yang disebabkan
kecenderungan otoriter.
d) Etika moralitas bahwa KKN
bertentangan dengan moralitas.
D. Substansi Agenda Reformasi
Politik
Subsitusi agenda reformasi
politik sebagai berikut.
1) Reformasi di bidang ideologi
negara dan konstitusi.
2) Pemberdayaan DPR, MPR, DPRD
maksudnya agar lembaga
perwakilan rakyat benar-benar
melaksanakan fungsi
perwakilannya sebagai aspek
kedaulatan rakyat dengan
langkah sebagai berikut.
a) Anggota DPR harus benar-
benar dipilih dalam pemilu yang
jurdil.
b) Perlu diadakan perubahan tata
tertib DPR yang menghambat
kinerja DPR.
c) Memperdayakan MPR.
d) Perlu pemisahan jabatan ketua
MPR dengan DPR.
3) Reformasi lembaga
kepresidenan dan kabinet
meliputi hal-hal berikut.
a) Menghapus kewenangan
khusus presiden yang berbentuk
keputusan presiden dan
instruksi presiden.
b) Membatasi penggunaan hak
prerogatif.
c) Menyusun kode etik
kepresidenan.
4) Pembaharuan kehidupan
politik yaitu memperdayakan
partai politik untuk menegakkan
kedaulatan rakyat, maka harus
dikembangkan sistem multipartai
yang demokratis tanpa intervensi
pemerintah.
5) Penyelenggaraan pemilu.
6) Birokrasi sipil mengarah pada
terciptanya institusi birokrasi
yang netral dan profesional yang
tidak memihak.
7) Militer dan dwifungsi ABRI
mengarah kepada mengurangi
peran sosial politik secara
bertahap sampai akhirnya hilang
sama sekali, sehingga ABRI
berkonsentrasi pada fungsi
Hankam.
8) Sistem pemerintah daerah
dengan sasaran memperdayakan
otonomi daerah dengan asas
desentralisasi.
E.Agenda Reformasi Bidang
Ekonomi
1) Penyehatan ekonomi dan
kesejahteraan pada bidang
perbankan, perdagangan, dan
koperasi serta pinjaman luar
negeri untuk perbaikan ekonomi.
2) Penghapusan monopoli dan
oligopoli.
3) Mencari solusi yang
konstruktif dalam mengatasi
utang luar negeri.
F.Agenda Reformasi Bidang
Hukum
1) Terciptanya keadilan atas
dasar HAM.
2) Dibentuk peraturan
perundang-undangan yang
sesuai dengan tuntutan
reformasi. Misal : Bidang
ekonomi dikeluarkan UU
kepailitan, dihapuskan UU
subversi, sesuai semangat HAM
dilepaskan napol-tapol (amnesti-
abolisi).
G.Agenda Reformasi bidang
hukum
Agenda reformasi bidang hukum
difokuskan pada integrasi
nasional.
H.Agenda reformasi bidang
pendidikan
Agenda reformasi bidang
pendidikan ditujukan terutama
masalah kurikulum yang harus
ditinjau paling sedikit lima
tahunan.
I.Hambatan pelaksanaan
reformasi politik
1) Hambatan kultural : mengingat
pergantian kepemimpinan
nasional dari Soeharto ke B.J.
Habibie tidak diiringi pergantian
rezim yang berarti sebagian
besar anggota kabinet,
gubernur, birokrasi sipil,
komposisi anggota DPR/MPR
masih peninggalan rezim Orba.
2) Hambatan legitimasi :
pemerintah B.J. Habibie karena
belum merupakan hasil pemilu.
3) Hambatan struktural :
berkaitan dengan krisis ekonomi
yang berlarut-larut yang
berdampak bertambah banyak
rakyat yang hidup dalam
kemiskinan.
4) Munculnya berbagai tuntutan
otonomi daerah, yang jika tidak
ditangani secara baik akan
menimbulkan disintegrasi
bangsa.
5) Adanya kesan kurang kuat
dalam menegakkan hukum
terhadap praktik penyimpangan
politik-ekonomi rezim lama
seperti praktik KKN.
6) Terkotak-kotaknya elite politik,
maka dibutuhkan kesadaran
untuk bersamasama
menciptakan kondisi politik yang
mantap agar transformasi politik
berjalan lancar.

Related Post



Adi Sahputra

TERBARU

Loading...
Loading...
hd

21we